Kepala Desa Sember Jaya, Tempuran, Harap Benahi Sistem Pembagian Bantuan, Guna Hindari Ketidakmerataan Bantuan

Kepala Desa Sumber Jaya, Tempuran Ahmad Sopandi

Lensanews.id  - Tidak meratanya bantuan dari pemerintah dan masih banyaknya masyarakat tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan tersebut masih menjadi perbincangan dibeberapa Desa di karawang. salahsatunya  Kepala Desa Sumber Jaya Kecamatan Tempuran , Ahmad Sopandi atau yang akrab dipanggil Jepri membenarkan hal tersebut, Dirinya mengaku masih banyak masyarakat sumber jaya yang mengeluh kepada aparatur desa karena tidak mendapatkan bantuan tersebut, seperti bantuan dari kemensos yang hanya berjumlah 108 orang tentunya menimbulkan kecemburuan bagi beberapa masyarakat di tengah pandemik wabah covid-19 dan pemberlakuanya PSBB di Kabupaten Karawang yang mempengaruhi juga pada pengasilan masyarakat pada umumnya.

"Saya Berharap agar pemerintah Kabupaten Karawang agar dapat menyikapi hal ini dan segera mencari solusi, agar tidak menjadi kecemburuan sosial yang meluas dikalangan masyarakat, serta saya berharap, Mudah-mudahan masyarakat mengerti untuk yang tidak kebagian bantuan dari kemensos karena hal seperti ini tidak hanya terjadi di Desa Sumber jaya saja," ucapnya saat ditemui lensanews.id . Kamis (14/05)


Untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya ketidak merataan bantuan untuk warganya, Dirinya juga akan berusaha untuk masyarakat tidak mampu yang tidak mendapatkan bantuan dari Kemensos agar mendapatkan bantuan yang akan datang dari sektor  lainnya seperti dari Banprov, BPNT ( Bantuan Pangan Non Tunai ), dan Non DTKS ( Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ).

"saya akan terus berusaha melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah maupun provinsi, guna untuk mengantisipasi bantuan yang tidak merata tersebut, pasalnya Masih ada bantuan yang lainnya dan  bukan hanya dari kemensos saja, akan tetapi masih ada bantuan dari sektor lainnya" Tambahnya.


Terkait aturan pemerintah yang menetapkan agar yang menerima bantuan hanya diukur dari kontruksi rumah saja juga di nilai salah jika diterapkan di perkampungan. "Menurut Saya, apabila Pemerintah menerapkan peraturan dari ukuran konstruksi rumah, mungkin untuk diperkampungan peraturan seperti ini kurang tepat, pasalnya banyak warga yang tidak mampu yang dapat membangun rumah tersebut saat menjadi TKI ( Tenaga Kerja Indonesia ) namun setelah pulang dari peruntungan dinegri orang, mantan TKI tersebut kini tidak memiliki penghasilan tetap, dan masuk dalam kategori tidak mampu." lengkapnya. (Gie)