Mie Campur Boraks dan Formalin Kembali Beredar di Jabodetabek-Sukabumi, 3 Pelaku Sebagai Produsen di Tangkap Polisi

3 Pelaku Produsen Mie Campur Borack & Formalin di Tangkap Polisi

Lensanews (Jakarta) - Pencinta kuliner berbahan dasar mie wajib berhati-hati, baru-baru ini, Bareskrim Polri menangkap produsen mie berformalin dan boraks yang diedarkan di wilayah Jabodetabek, Sukabumi, dan Cianjur.

"Para tersangka mencampur formalin dalam air rebusan mi sebagai zat pengawet dan mencampurkan boraks dalam adonan mie, tujuannya agar mi kenyal, kemudian pelaku menjual hasil produksinya ke Jabodetabek, Cianjur, Sukabumi," Kata Wakil Direktur Tipiter Bareskrim Polri Kombes Pol Agung Budiono di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/09/2019).

Dirinya mengatakan, ada 3 tersangka yang ditangkap di 3 lokasi pada Kamis (05/09/2019). Lokasi penangkapan yang pertama adalah di Jalan Pelda Suryanta, Naggeleng, Citamiang, Sukabumi, Jawa Barat. Tempat kedua, di Kampung Cikolotok, Sukamulya, Karang Tengah, Cianjur, Jawa Barat. Tempat terakhir di Kampung Cijendil, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat.

"Ketiga tersangka tidak saling kenal, bukan satu jaringan, kami melakukan penyelidikan di dua wilayah tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat," Terangnya

Di lokasi pertama, polisi menangkap tersangka berinisial M (57), di lokasi kedua diamankan tersangka berinisial AS (53), dan di lokasi terakhir tersangka berinisial RH (39).

"Ketiganya merupakan penanggung jawab di pabrik rumahan mie itu," Imbuhnya.

Dirinya pun menjelaskan, para pelaku mampu memproduksi 5-7 ton mi per hari dan bisa meraup omzet Rp 50-100 juta per bulan.

"Dari ketiga lokasi kami berhasil menyita 85 bal mi berformalin siap edar, setara 3,5 ton," Ucapnya.

Para tersangka dijerat Pasal 136 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun atau denda paling banyak Rp 10 miliar dan Pasal 8 ayat 1 huruf a juncto Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

(Red)


Sumber : poldametrojaya