Lantaran Pernah Berfoto Dengan Tim Kemenangan 02 Seorang Kapolsek di Mutasi

Eks Kapolsek Pasirwangi Yang di Mutasi
Lensanews (Jakarta) – Karena mengaku pernah mendapatkan perintah dari atasannya untuk memenangkan salah satu calon pasangan pada pilpres 2019 (No Urut 01), mantan Kapolsek Pasirwangi Garut AKP Sulman Aziz melaporkan hal tersebut ke lembaga hukum Lokataru terkait adanya dugaan pelanggaran yang ada di kesatuannya.

Sebelum berbicara mengenai perintah itu, Sulman lebih dulu membahas mengenai mutasi dirinya dari pos orang nomor satu di Polsek Pasirwangi, menurut Sulman, dia dipindahkan karena pernah berfoto dengan tokoh pemenangan pasangan calon 02.

"Saya merasa telah dizolimi, telah disakiti, termasuk keluarga saya, istri saya, anak saya, saya telah dimutasikan dari posisi saya ke Polda Jawa Barat, dikarenakan saya berfoto dengan tokoh agama, tokoh NU kecamatan Pasirwangi, yang kebetulan beliau itu ketua deklarasi Prabowo-Sandi," Ujarnya di Kantor Lokataru, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (31/03/2019).

Menurutnya, foto tersebut sebagai dokumentasi untuk laporan tugasnya yang merupakan seorang bawahan terhadap pimpinannya (Kapolres Garut), dan terlebih adanya stigma negatif yang dilontarkan untuk memobilisasi 9 kepala desa memilih no urut 02.

"Saya dianggap memobilisasi kepala desa di Polsek Pasir Wangi untuk memberikan dukungan kepada nomor 02," Jelasnya.

Padahal menurutnya, justru 9 kepala desa yang meminta bantuan terkait keamanan, para kepala desa dipanggil oleh Polda Jawa Barat untuk diperiksa terkait dana desa.

"Mereka itu menyampaikan kepada saya dan minta perlindungan kepada saya bahwa mereka habis dipanggil oleh Polda Jawa Barat, diperiksa dalam rangka dana desa dan bansos," Ucapnya.

Dirinya mengaku bingung kepada siapa dia melaporkan mutasi yang dialaminya, dirinya mengatakan tidak percaya laporannya akan diproses di Divisi Propam.

"Saya adalah bawahan, siapa yang ingin mendengarkan laporan saya," Keluhnya.

Dirinya mengatakan, bahwa foto yang dipermasalahkan terjadi pada 25 Februari 2019, beberapa minggu kemudian mendapat mutasi tanpa alasan yang jelas.

"Nggak ada di dalam TR, nggak ada keterangan alasan dimutasi," Sambungnya.

Dirinya mengaku mengetahui alasan mutasi dari anggotanya yang dipanggil Polres Garut, para anggotanya ditanya terkait dugaan dukungannya pasa paslon 02.

"Propam Polda Jawa Barat yang ditanyakan apa hubungan saya dengam Ustazd Zamzam dan apa yang sampaikan oleh saya ketika bertemu kepala desa," Imbuhnya.

Sulman sendiri juga mengaku pernah diminta memetakan pemilih di wilayahnya, dirinya mengaku diperintah Kapolres Garut Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna untuk mendukung paslon 01 melalui forum rapat dan diancam mutasi bila paslon 01 kalah di wilayahnya.

"Dari saya kepada kami adalah Pak Kapolres, saya nggak tahu apakah perintah itu secara estafet dari atas atau tidak, yang jelas saya diperintahkan oleh beliau, agar kita diperintahkan mendukung paslon 01, dan ada ancaman juga kalau seandainya paslon 01 di wilayah masing-masing," Jelasnya.

Sementara itu, Direktorat Lalu Lintas Jawa Barat Direktur Lokataru Haris Azhar mengatakan, Sulman Aziz saat ini akan segera menjabat sebagai Kanit Seksi Pelanggaran Gakkum dan dirinya mengantongi data galangan dukungan untuk paslon tertentu pada Pilpres 2019.

"Jadi sejarahnya adalah pendataan itu hasil galangan, artinya sebelumnya diminta peran Kapolsek melakukan penggalangan setelah dilakukan penggalangan dilihat hasilnya maka keluarlah format-format itu," Ucap Haris.

Kapolres Garut Angkat Bicara Terkait Kesaksian AKP Sulman

Di tempat terpisah, Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna menyangkal kesaksian Sulman, dirinya bersumpah tidak pernah memerintahkan Sulman untuk menggalang dukungan kepada Cappres no urut 01.

"Wah Demi Allah, sumpah saya nggak bisa berdiri kalau saya ngomong gitu," Kata Kapolres Garut saat dimintai konfirmasi detikcom.

Beberapa waktu sebelumnya Kadiv Humas Polri Irjen Iqbal mengatakan, Polri memang mengumpulkan data di lapangan, tapi itu sama sekali tidak terkait dengan politik praktis, pengumpulan data, dilakukan untuk memetakan potensi kerawanan, dirinya memastikan Polisi netral dalam Pilpres, siapapun polisi yang bertindak tak netral akan ditindak.

"Strategi keamanan dan mempunyai data, data fix data apa pun, tidak ada kaitannya dengan motif politik kita wajib mengetahui dapil, juga daerah mana yang terkonsentrasi paslon A dan paslon B, untuk apa? kita ingin melakukan proses pengamanan di situ. Ini adalah wajar yang sudah kita lakukan dari tahun ke tahun, begitu kan," Ungkapnya kepada wartawan di Jakarta.

Dirinya pun mengatakan, strategi serupa pun dilakukan untuk pengamanan dalam pemilihan level kepala desa, pengetahuan mengenai massa akan menentukan strategi pengamanan.

"Di dalam pilkades itu, kita sudah memetakan siapa sebenarnya yang mendominasi, agar apa, agar kami bisa menentukan strategi pengamanan yang tepat, begitu kan, jadi sama sekali tidak ada motif politik, jadi tegas sekali bapak Kapolri mengeluarkan TR-nya, artinya, siapa pun yg tidak netral akan kami proses, ada mekanismenya, kan sudah banyak yang sudah dibuktikan ada seorang Wakapolda dan juga oknum-oknum, sudah, kode etik bahkan ada yang dicopot, prinsipnya itu siapa pun yang melakukan, pelanggaran terhadap netralitas akan kami proses dan ada mekanismenya," Pungkasnya.


(DN)



Sumber : detiknews.com