Kabid Dikdas Angkat Bicara Soal Adanya Pungutan Dalam Bentuk Sumbangan di Sekolah

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang
Lensanews.id (Karawang) - Kepala Bidang (KABID) Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kab. Karawang Drs. H. SUPANDI, MM.,M.Pd. angkat bicara terkait adanya dugaan  pungutan dalam bentuk sumbangan yang dilakukan oleh beberapa Sekolah Dasar, salah satunya SDN Nagasari VI.

Menurutnya, persoalan ini sudah sering terjadi dan pihaknya juga menyatakan sudah bekerjasama dengan Cyber Pungli Polres Karawang untuk mencegah terjadinya pungli yang di lakukan oleh oknum dari pihak sekolah, dan jika berbentuk sumbangan tentunya ada ketentuan karena pasalnya sebuah sumbangan itu tidak mematok uang yang harus di keluarkan.

“Kita sudah menggandeng Cyber Pungli, dan jikapun pungutan itu berbentuk sumbangan tentunya ada ketentuan,” Ujarnya kepada lensanews.id, Senin (08/04/2019).

Namun di sisi lain beliau juga mengatakan bahwa wajar jika masih ada pungutan terhadap siswa mengingat minimnya dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) yang masih saja Rp. 80.000,00 per siswa selama enam tahun yang lalu.

“Jika semua kegiatan dari BOS tidak akan cukup, karna BOS itu sudah lima tahun hanya 80ribu dan belum pernah naik sampai hari ini,” Lanjutnya.

Dirinya juga menghimbau kepada seluruh sekolah jika ada kegiatan yang berhubungan dengan pungutan terhadap siswa agar konsultasi terlebih dahulu dengan cyber pungli.

“Kalau ada yang seperti itu lebih baik terang-terangan sebelum bergerak kepada kepala sekolah tolong saya minta  agar konsultasi terlebih dahulu dengan cyber pungli, minta pendapat bagaimana baiknya, apa tujuannya, kemudian fungsinya, supaya tidak salah jikapun ada biaya yang tidak cukup,” Ungkapnya

Dan jika kegiatan tersebut tidak ada konsultasi dengan cyber pungli beliau juga mengatakan akan adanya sanksi yang sudah ditentukan oleh cyber pungli.

“Untuk sanksi iya, justrukan sekarang sudah diberesin dengan cyber pungli juga,” Terangnya.

Banyaknya kegiatan serta minimnya bantuan dari pemerintah menjadi salah satu faktor masih maraknya pungutan yang masih terjadi di beberapa sekolah saat ini, dan masih membutuhkan partisipasi dari wali murid.

Dirinya juga menegaskan, sangat keberatan dan sangat menentang dengan rencana Perda yang mengatakan bahwa biaya pendidikan hanya dari pemerintah pusat dan daerah untuk pendidikan dasar.

“Kemarin mau ada Perda baru yang mengatakan bahwa biaya pendidikan hanya dari pemerintah pusat dan daerah untuk pendidikan dasar, pertanyaannya Sanggup tidak pemerintah daerah membayar?,” Jelasnya.

Untuk mencegah pungutan yang masih sering terjadi dinas pendidikan juga berencana untuk menghadirkan cyber pungli di setiap rapat UPTD.

Sebelumnya, SDN Nagasari VI di duga melakukan pungutan biaya sebesar Rp. 200.000,00 per siswa bagi kelas 6 dengan cara di patok (tidak boleh kurang) untuk melancarkan Ujian Nasional (UN), dugaan pungutan tersebut berbentuk sumbangan yang di duga telah di koordinir oleh sejumlah pihak, mulai dari sekolah melalui ketua paguyuban.

(Gie)