Bowo Sidik Kena OTT KPK, KPU Tunggu Surat DPP Golkar

Bowo Sidik Pangarso
Lensanews (Jakarta) – Setelah Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK terhadap Bowo Sidik dari Partai Golkar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih menunggu surat pemecatannya sebagai kader Partai Golkar, surat pemberitahuan tersebut akan dijadikan dasar KPU mencoret yang bersangkutan dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR RI di Pemilu 2019.

Bowo Sidik telah dinyatakan berhenti oleh partai berlambang pohon beringin ini dari posisinya sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah I DPP Partai Golkar pada hari Kamis (28/03/2019) karena kasus korupsi suap pupuk.

Bila Bowo dipecat dari keanggotaan partai, maka dirinya tak lagi memenuhi syarat sebagai Caleg sesuai Surat Edaran KPU Nomor 31 Tahun 2019, tentang aturan pencalonan Caleg yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pasca penetapan DCT.

"Kalau ada pemberitahuan resmi kita akan pertimbangkan, kalau dia nggak lagi jadi anggota parpol, ya tidak lagi memenuhi syarat sebagai Caleg," Ujar Komisioner KPU Hasyim Asy'ari kepada wartawan, Senin (01/03/2019).

Sementara itu, hingga hari ini belum ada komunikasi pihak partai Golkar terhadap KPU usai pernyataan DPP Partai Golkar tersebut.

"Sejauh ini belum ada komunikasi ke KPU," Tambahnya.

Dirinya menjelaskan, ada dua kondisi seorang yang masuk dalam DCT bisa dibatalkan pencalegannya.

Yakni ketika yang bersangkutan dipecat dari anggota partai, dan telah menyandang status terpidana lewat penetapan keputusan hukum yang bersifat inkrah, atau punya kekuatan hukum tetap.

"Pemecatan itu masuk dalam status TMS (tidak memenuhi syarat), cara lainnya yaitu saat status pidana pemilu yang dijatuhkan kepada caleg telah inkrah," Ungkapnya.

Kader Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap pelaksanaan kerja sama pengangkutan di bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) oleh KPK RI.

(TN)




Sumber : tribunnews.com