Wabup Karawang : Calon sekda tidak boleh terlibat dalam proses hukum

Wakil Bupati Karawang, Praktisi Hukum, Sekjen LSM Kompak Reformasi
Lensanews (Karawang)  - Dalam menuju kursi puncak kepemimpinan sebagai Calon Sekretaris Daerah (Sekda) yang bertugas untuk membantu Kepala Daerah, dilakukan berbagai seleksi diantaranya masukan-masukan dari masyarakat yang berada di wilayahnya, salah satunya harus benar-benar bersih dan tidak pernah terlibat dalam kasusu hukum.

Seperti yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Karawang, yang saat ini sedang ramai dengan adanya beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan menjadi Calon Sekertaris Daerah (Sekda), bahkan banyak masukan-masukan dari berbagai kalangan menjadi sorotan, agar siapapun yang memegang amanah menjadi SEKDA, integritas dan trackrecordnya harus benar-benar diperhatikan untuk birokrat no 1 di pemerintahan Kabupaten Karawang.

Termasuk Wakil Bupati Karang Akmad Zamakhsyari, dirinya sangat setuju dengan masukan-masukan yang dilontarkan masyarakat Karawang, bahwa Calon Sekda tidak boleh ada yang pernah terlibat dalam kasus hukum.

"Saya setuju, calon sekda itu tidak boleh pernah terlibat dalam kasus hukum," Ucap Wakil Bupati Karawang, yang biasa disebut Kang Jimmy kepada Lensanews.id, Selasa (12/03/2019).

Menurutnya, untuk menjadi Sekda harus mempunyai masa lalu dan trackrecord yang baik, bahkan pegawai ASN yang saat ini sedang menjabat PLT sebagai Sekda, karena tidak mempunyai latar belakang yang jelek bisa diusulkan sebagai Mendagri.

“Seorang ASN harus memiliki masa lalu atau track record yang bersih untuk bisa menjadi Sekda Karawang, bahkan kalau saya memiliki wewenang, lebih baik saya usulkan Samsuri ke Mendagri, soal aturan nanti terserah Mendagri, karena yang pasti Samsuri tidak punya masa lalu atau track record yang jelek," Pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya,  Lembaga antirasuah KPK diminta ikut mengawasi jalannya seleksi terbuka Sekretaris Daerah Karawang sehingga dapat meminimalisir potensi penerobosan hukum yang dilakukan pendaftar demi menduduki jabatan Sekda.

Bahkan masyarakat secara resmi mengirimkan suratnya ke KPK mengenai permintaan ini melalui surat yang ditujukan langsung kepada pimpinan KPK  dengan Nomor 15/LP-LSMKR/III/2019.

“Seperti kita ketahui APBD Kabupaten Karawang tahun 2018 saja mencapai 4,94 Trilyun, ditambah lagi jabatan Sekda yang cukup strategis, bukan tidak mungkin banyak yang berpikir untuk menghalalkan segala cara demi sebuah jabatan,” Ujar Sekjen LSM Kompak Reformasi, Pancajihadi Al-Panji.

Dirinya menerangkan, dalam surat tersebut ia pun meminta KPK turut menelusuri setiap kejanggalan peningkatan jumlah kekayaan pejabat yang telah menyetorkan LHKPN terbaru mereka.

Dirinya berharap, KPK tak hanya menerima dan menyimpan data harta kekayaan kedelapan calon Sekda saja, tapi harus bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memverifikasi harta yang dilaporkan beserta sumber kekayaan tersebut.

“Jadi jangan hanya pengakuan sepihak saja harta itu berasal tapi KPK dan PPATK harus memastikan asal-usul harta tersebut, ini untuk menjawab pertanyaan orang awam dengan pertanyaan pembuktian terbalik, masa gajinya sama dengan yang lain tapi hartanya luar biasa padahal asal usul keluarganya biasa saja,” katanya.

“Memang Indonesia belum memiliki Perundang-undangan yang mengatur pembuktian terbalik namun ini bisa dijerat dengan UU no. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak Pencucian Uang, terlebih santer rumor adanya janji yang akan memberikan rumah senilai 5 miliar di Bandung jika terpilih jadi sekda, walaupun ini hanya sebatas rumor KPK harus mewaspadai apakah ini hanya isapan jempol atau memang benar adanya,” Timpalnya.

Di tempat terpisah, Praktisi Hukum yang rajin mengkritisi kebijakan pemerintah, Asep Agustian (Askun) mewanti-wanti kepada Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, jangan sampai salah memilih orang untuk ditempatkan pada jabatan strategis seperti Sekda, apalagi memiliki orang yang berpotensi masih terlibat urusan hukum.

Askun dengan pedas mengingatkan kepada Bupati Karawang di antara sejumlah pendaftar, hampir seluruhnya pernah berbenturan dengan kasus hukum yang sampai saat ini belum pernah sekalipun menunjukan SP dari penyidik mengenai kasus yang diduga melibatkan pejabat terkait.

Dirinya menerangkan, contoh Kepala Dinas PUPR Acep Jamhuri, yang santer diisukan diduga terlilit sejumlah masalah, harus membuatnya dipanggil oleh aparat penegak hukum, namun sama sekali belum menunjukan SP 3-nya ke publik.

“Berapa banyak persoalannya sekarang si kaya ini, kampung budaya, pedestrian atau yang lain-lainnya, apakah laporan ini sudah di-SP3, kalau ada mana bukti penghentiannya, keluarkan dong, kalau itu masih ada berarti tinggal nunggu pemanggilan berikutnya,” Ungkapnya.

Selain Acep, dirinyapun menyindir pendaftar lain yang akan menjadi Calon Sekda nanti, diantaranya sejumlah ASN di berbagai Instansi pemerintahan Kabupaten karawang dengan masa lalu dan trackrecord yang kurang baik di mata hukum.

“Seperti Kepala Dinas Pertanian Karawang, Hanafi Chaniago yang saat ini, dengan isu dugaan masalah DAM Parit 2018 mulai mencuat ke permukaan, lalu Kadisnakertrans Karawang yang dikatakannya saat ini diterpa pemeriksaan BPK soal anggaran sosialisasi plat nomor dan sempat menjadi polemik dengan Wakil Bupati Karawang, Ahmad Zamakhsyari, tak hanya itu, Kadisukcapil, Yudi Yudiwan soal seabreg masalah e-KTP, dan Kadis DPMPTS yang memiliki trackrecord yang sama, sempat berbenturan dengan kasus hukum, namun tak pernah memperlihatkan SP3-nya,” Jelasnya.

Dirinya hanya menghimbau kepada Bupati Karawang, jangan sampai ketika suatu saat nanti ada yang terpilh untuk menjadi Sekda, menjadi boomerang bagi lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

“Jangan sampai yang nanti terpilih, pas duduk kembali diperiksa oleh penegak hukum, lagi-lagi yang ketiban malu Bupati,” kata Askun.

Dan dirinya berharap kepada Bupati Karawang, untuk tetap mengutamakan pejabat asli Karawang yang terpilih meskipun ada dua orang pendaftar yang diketahui bukan berasal dari Pemkab Karawang.


(Gie)