Penyelidikan Kasus Tewasnya Anak di De’Keraton Bay, Pihak Kepolisian Polres Karawang Tidak Profesional

Hendra Supriatna SH ,MH
Lensanews (Karawang) – Sudah satu bulan lebih, proses hukum terkait tewasnya seorang anak yatim berusia 12 tahun akibat tersedot lubang pipa penghisap (penguras) air karena kelalaian pihak pengelola Waterpark De’Keraton Bay, hingga saat ini belum ada kejelasan dari pihak kepolisian wilayah Resort Karawang.
Pengacara ibu Juwita, Hendra supriatna SH,MH mengatakan, dirinya sudah meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2P) ke pihak kepolisian terkait kasus korban, namun sampai saat ini pihak kepolisian Polres Karawang tidak pernah memberikan, akibatnya proses hukum yang terlalu lama, penyelidikan dalam kasus ini  terkesan tidak profesional
“Terkait proses hukum itu kewenangannya ada di kepolisian, terkait bahwa saya sudah minta SP2HP, sampai sekarang tidak diberikan oleh pihakpenegak hukum, baik pertama kejadian sampai sesudah kejadian, sudah berapa lama, yang jelas bahwa proses penyidikannya tidak profesional,” Ujarnya, kepada lensanews.id, Kamis (14/03/2019).
Menurutnya, dalam kasus tewasnya anak yatim yang berumur 12 tahun di Waterpark De’Keraton Bay, kinerja Kapolres Karawang yang saat ini menjabat tidak profesional, karena tidak bisa memberikan arahan terhadap penyidik yang melakukan penyelidikan perkara ini.
“Menurut saya, gak profesional, ternyata dia profesional di Jakarta, tapi di Karawang tidak profesinal, dia tidak bisa memberikan arahan kepada penyidik yang menangani kasus Ramdan (Almarhum), selaku Kapolres seharusnya langsung mengklarifikasi,” Tegasnya.
Selanjutnya, untuk mengetahui kelanjutan penyelidikan dalam kasus ini, hingga sekarang pengacara ibu juwita (Korban) tidak bisa bertemu dengan Kapolres Karawang, bahkan terkesan di persulit walaupun sudah beberapa kali menghubungi melalui ajudannya, dan alasannya kenapa, dirinya tidak tahu.
“Yang jelas sampai saat ini saya telepon ajudannya beberapa kali  untuk bertemu dengan beliau ternyata dipersulit oleh ajudan dan kemudian saya gatahu alasanya ga mau ketemu dengan saya, apakah benci dan laian lain, hanya kapolres yang tahu,” Ungkapnya.
Dan selanjutnya dirinya menerangkan, bahwa dalam perkara seperti ini, jangan sampai ada hukum yang menjadi ajang untuk menakuti-nakuti masyarakat dan menjadi alat pemerasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Menurut Satjipto Rahardjo, Bahwa hukum ini untuk masyarakat, hukum itu bukan untuk siapa siapa, Jangan sampai hukum menjadi alat menakuti-nakuti masyarakat, hukum menjadi alat pemerasan oleh oknum oknum, jangan sampai menjadi seperti itu dalam perkara ini.” Pungkasnya.

(Din)