Kepala Dinas PUPR Karawang Lontarkan Kata Kepada Praktisi Hukum Askun

Kepala Dinas PUPR Kab Karawang (Acep Jamhuri)
Lensanews (Karawang) – Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karawang sekaligus yang mencalonkan diri sebagai Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri angkat bicara, terkait sindiran dan kritikan pedas dari salah satu Praktisi Hukum Kabupaten Karawang Asep Agustian (Askun), bahwa bagi para pejabat yang tengah mencalonkan diri menuju kursi Sekertaris Daerah (Sekda) namun pernah terlibat urusan hukum harus menunjukkan surat SP3 dari penyidik.

 "Kasus saya itu kan permainan aja, proses hukumnya kan sudah tidak jelas," Ujarnya di sela-sela test makalah seleksi Sekda di Hotel Mercure Karawang kepada Lensanews, Senin (11/03/2019). 

Dirinya mepersilahkan untuk bertanya kepada praktisi Askun, darimana dasarnya, Askun apakah tahu urusan dan proses hukumnya. 

"Dia tahu tidak urusan saya, proses hukumnya, tanyakan kejaksaan agung. Saya tidak terlibat kasus hukum, sekarang tanyakan dulu ke Askun darimana dasarnya," katanya dengan singkat. 

Diberitakan sebelumnya, Praktisi Hukum yang rajin mengritisi kebijakan pemerintah, Askun sangat mewanti-wanti Bupati Karawang, agar jangan sampai salah memilih orang untuk ditempatkan pada jabtan strategis seperti sekda. Apalagi memiliki orang yang berpotensi masih terlibat urusan hukum.

Askun dengan pedas mengingatkan kepada Bupati Karawang di antara sejumlah pendaftar, hampir seluruhnya pernah berbenturan dengan kasus hukum yang sampai saat ini belum pernah sekalipun menunjukan SP3 dari penyidik mengenai kasus yang diduga melibatkan pejabat terkait.


“Berapa banyak persoalannya sekarang si kaya ini, kampung budaya, pedestrian atau yang lain-lainnya. Apakah laporan ini sudah di-SP3, kalau ada mana bukti penghentiannya? Keluarkan dong, kalau itu masih ada berarti tinggal nunggu pemanggilan berikutnya,” kata Askun.

Selain Acep, dirinyapun menyindir pendaftar lain yang akan menjadi Calon Sekda nanti, diantaranya sejumlah ASN di berbagai Instansi pemerintahan Kabupaten karawang dengan masa lalu dan trackrecord yang kurang baik di mata hukum.

“Seperti Kepala Dinas Pertanian Karawang, Hanafi Chaniago yang saat ini, dengan isu dugaan masalah DAM Parit 2018 mulai mencuat ke permukaan, lalu Kadisnakertrans Karawang yang dikatakannya saat ini diterpa pemeriksaan BPK soal anggaran sosialisasi plat nomor dan sempat menjadi polemik dengan Wakil Bupati Karawang, Ahmad Zamakhsyari, tak hanya itu, Kadisukcapil, Yudi Yudiwan soal seabreg masalah e-KTP, dan Kadis DPMPTS yang memiliki trackrecord yang sama, sempat berbenturan dengan kasus hukum, namun tak pernah memperlihatkan SP3-nya,” Jelasnya.


Dirinya hanya menghimbau kepada Bupati Karawang, jangan sampai ketika suatu saat nanti ada yang terpilh untuk menjadi Sekda, menjadi boomerang bagi lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

“Jangan sampai yang nanti terpilih, pas duduk kembali diperiksa oleh penegak hukum, lagi-lagi yang ketiban malu bupati,” kata Askun.

Dan dirinya berharap kepada Bupati Karawang, untuk tetap mengutamakan pejabat asli Karawang yang terpilih meskipun ada dua orang pendaftar yang diketahui bukan berasal dari Pemkab Karawang.

 (Gie)