Karang Taruna Kecamatan Resmi Dipolisikan Karang Taruna Kabupaten

Lensanews (Karawang) - Diadakannya Rapat Pengurus Harian (RPH) oleh sekelompok pengurus Karang Taruna desa dan kecamatan, Selasa (12/03/2019) kemarin berujung pada Laporan Polisi. Pasalnya pertemuan tersebut dianggap ilegal oleh Karang Taruna Kabupaten Karawang.

Sekertaris Karang Taruna Kabupaten, Dhani Sudirman mengatakan yang pertama bahwa undangannya saja bermasalah. Keanehan terlihat dari beberapa orang yang menandatangani undangan RPH dan tanpa stempel resmi Karang Taruna.

"Undangannya kan disana undangan rapat harian, tapi yang menandatangani ada 6 orang, kemudian hasilnya kalau toh undangan itu benar misalkan dianggap rapat harian, tapi kenapa rapat harian langsung temu karya," ucapnya kepada Lensanews.id, Rabu (13/03/2019).

Dirinya menjelaskan, dalam rapat harian kenapa harus mengundang kecamatan, artinya bahwa dari segi administratif keorganisasian itu sudah tidak dibenarkan dan bermasalah.

"Saya sangat menyesalkan dengan adanya kegiatan itu. Kasihan kepada calon yang diusung mereka dan ketika menganggap dia terpilih menjadi ketua umum nanti, kasihan dianya," Jelasnya.

Dirinya juga mengakui telah menandatangani Rapat Pengurus Pleno (RPP) sebelumnya yang diadakan pengurus Karang Taruna kecamatan di aula Makodim 0604 Karawang. Tetapi dalam surat itu ada tanda tangan ketua umum dan dirinya sebagai sekertaris.

"Saya tanda tangan 2 surat karena dia memberikan 2 surat ke saya. Surat pertama itu atas nama undangan rapat pengurus pleno, tanda tangan pertama H. Oma dengan saya, saya tanda tangan itu," Ucapnya.

"Dilembar kedua yaitu kang Ade, sebagai ketua kemudian saya tanda tangan. Saya berharap ketika memang mereka konfirmasi ke ketua umum, kemudian ketua umum mewakilkan atau memberikan ijin, kepada kang Ade, artinya memang saya sudah tanda tangan," Ujarnya.

Kemudian, yang dipakai untuk rapat pertama kali di Kodim itu ternyata Kang Ade dan ada dugaan stempelnya itu bukan stempel organisasi resmi tapi palsu. Akhirnya ketua umum Kang Oma sebagai ketua umum melaporkan penggunaan stempel palsu ke polisi.

"Kang Oma sebagai ketua, membuka LP melaporkan penggunaan stempel palsu dan jabatan palsu. Karena kang Ade kan sebagai ketua 2 disana kan tertulis ketua saja. Saya denger sudah ada pemanggilan ke kantor kepolisian, statusnya sebagai saksi dulu," Ujarnya.

Sementara itu ketua Karang Taruna Kabupaten Karawang, H. Oma Miharja Rizki menambahkan bahwa apa yang telah dilakukan pengurs karamg taruna kecamatan dan desa dengan menggelar Rapat Pengurus Harian (RPH) adalah tindakan yang  ilegal.

"Itu dipastikan ilegal, SK resmi ketua umum masih saya, H. Oma Miharja Rizki," pungkasnya.


(Gie)