Jika Terbukti,Tujuh Orang Pengurus Akan Dipecat Oleh Ketua Karang Taruna Kabupaten Setelah Pemeriksaan Polisi

Ketua dan Para Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang
Lensanews (Karawang) - Terkait dengan adanya sekelompok Karang Taruna Kecamatan yang melakukan Temu Karya dipercepat beberapa hari yang lalu, membuat Ketua Karang Taruna Kabupaten Karawang Geram dan mengambil langkah dengan para pengurus Karang Taruna Karawang untuk menggelar Rapat Pengurus Harian (RPH) di Sekre Karang Taruna Kabupaten, Kamis (14/03/2019).

H. Oma Miharja Rizki selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten memgatakan, dirinya bersama pengurus Karang Taruna Kabupaten telah mengadakan kegiatan RPH, kegiatan RPH ini membuktikan bahwa pihaknya tetap menjalin silahturahmi dengan baik dan tetap solid, tidak terpengaruh oleh hal hal yang di ungkapkan oleh mereka yang melakukan RPH Temu Karya dipercepat.

"Dalam rapat sekaligus silaturahmi ini membuktikan bahwa para pengurus tetap solid, dan tidak terpengaruh dengan hal-hal tersebut, hari ini menyikapi teman-teman yang kemarin melakukan temu karya dipercepat, kali ini dibuktikan bahwa, kita ini masih solid, semua pengurus hadir," Ujarnya kepada Lensanews.id, Kamis (14/03/2019).

Dalam rapat tersebut semua pengurus hadir, sekitar 30 lebih yang datang, akan tetapi dalam kegiatan Temu Karya beberapa hari kebelakang, ada yang mengaku MPKT dan mengaku Ketua adalah oknum, kemudian dirinya mengambil langkah untuk membuat laporan (LP).

"Para pengurus, sekjen, bendahara umum Rosadi, sekjen MPKT kang Ace Sudiar, serta dinsos yang diwakili kepala bidang Danilaga turut hadir pada saat ini, kurang lebih ada 30 lebih anggota yang hadir, sedangkan pada waktu disana, yang kemarin mengaku Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) dan yang mengaku ketua itu adalah oknum, makanya setelah mereka melakukan temu karya saya membuka LP," Ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, dalam kegiatan Temu Karya kemarin, dirinya melakukan LP karena didasari oleh pemalsuan stempel, dan itu ada dalam KUHP pasal 263, agar semuanya tidak resah dan kondusif.

"Laporan itu didasarkan karena sudah memalsukan stempel, dan itu kena dalam pasal 263 KUHP dengan ancaman kurungan kurang lebih 5 tahun penjara, kenapa saya lakukan itu, supaya semua kondusif, karena hari ini Karang Taruna sudah mulai resah gara-gara adanya kegiatan itu, kalau kata sekjen MPKT itu galang giling golong selalu mengolah-ngolah seseorang," Jelasnya.

Untuk mengatasi permasalahan seperti ini, pihaknya telah sepakat untuk tidak dilawan dengan kekerasan, melainkan dengan hukum, dan pihaknya tinggal menunggu hasil pemeriksaaan dari kepolisian setelah membuat LP.

"Kami sepakat bahwa harus dilawan dengan hukum, dan tidak dilawan dengan kekerasan, karena hal itu tidak akan menyelesaikan masalah, sekarang ini kita buktikan, ketika kemarin itu saya buka LP, sekarang ini langsung kita rapat, dan itu dinyatakan temu karya ilegal," Terangnya.

Dirinya menambahkan, bahwa hari besok akan ada pemanggilan pihak kepolisian terhadap beberapa oknum, tentunya yang menandatangani disurat tersebut, namun jika mereka ada itikad baik untuk berdamai, pihaknya akan membuka pintu lebar-lebar, namun terlepas dari itu proses hukum tetap berjalan, dan mereka akan di pecat jika memang terbukti.

"Oknum yang dilaporkan, pada hari Jumat besok akan dipanggil oleh pihak kepolisian, siapa saja yang menjadi oknum-oknum itu ialah yang bertanda tangan di surat tersebut, jalan damai masih terbuka, saya sebagai bapaknya kalapun dia mau damai silahkan, tetapi mekanisme hukum terus berjalan, besok kalau terbukti kurang lebih 7 orang itu, akan kita berikan sanksi, sanksinya pencoretan atau pemecatan di organisasi," ucapnya.

Sementara itu, Dani Laga selaku Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial, Dinsos Kabupaten Karawang sangat menyayangkan, disaat dirinya hadir dalam undangan Temu Karya beberapa hari yang lalu tidak sesuai dengan AD/ART Karang Taruna, dengan cara tergesa-gesa dan dirinya tidak mau berkomentar tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna Kecamatan, ternyata memang Ilegal.

"Saat undangan Karang taruna Kecamatan di Aula Makodim terkait dengan pelaksanaan Temu Karya yang dipercepat, kita posisinya jelas apa yang dilakukan rekan-rekan kita di Makodim itu, sangat disesalkan memang karena tidak sesuai dengan AD/ART Karang Taruna, dan juga dilakukan secara tergesa-gesa, dan hari ini kita sudah bersama-sama menyatakan closing statement hasil rapat Karang Taruna Kecamatan itu memang ilegal," Pungkasnya.

(Gie)