Ombudsman Kritik Pembentukan Satgas Saber Pungli

JAKARTA - Komisioner Ombudsman RI, La Ode Ida mengkritisi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) untuk melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar dan penyelundupan (OPP) sebagai bagian langkah awal pelaksanaan reformasi hukum.
Satgas tersebut dibentuk atas instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK), menyusul operasi tangkap tangan pungutan liar (pungli) perizinan perkapalan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, Selasa, 11 Oktober 2016 lalu.
"Membentuk tim itu gagasan yang bagus, tapi sebetulnya hanya membuat kelembagaan baru yang membuat beban sendiri bagi anggaran negara. Ada Ombudsman, ada DPR dan masyarakat juga diminta terlibat," katanya dalam diskusi bertajuk "Pungli, Retorika dan Realitas" di Jakarta, Sabtu (15/10/2016).
Menurut La Ode, daripada membentuk lembaga baru, pemerintah sebaiknya memperkuat pengawasan internal di semua instansi.
Ia berpendapat praktik pungli terjadi karena lemahnya pengawasan internal di instansi. Hal itu diperburuk dengan adanya toleransi antara pimpinan instansi yang cenderung korup atas praktik tersebut.
"Yang perlu dilakukan adalah pengawasan internal. Tidak usah keluar jauh-jauh. Pengawasan internal dulu," tegasnya.
La Ode menambahkan, praktik pungli merupakan bukti pengawasan internal yang tidak efektif. Menurut dia, tugas pengawasan seharusnya sudah bisa ditangani oleh inspektorat jenderal di setiap institusi.
"Kalau masih saja ada yang begitu, hilangkan saja inspektoratnya. Makanya ini yang harus didorong pemerintah agar lembaga internal ini bisa efektif," ujarnya.
Pemerintah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang diharapkan selesai dan mulai beroperasi resmi dalam waktu sepekan ke depan. Adapun sasaran Satgas Saber Pungli antara lain pungutan dalam pelayanan SIM, SCKC, BPKB, STNK, penanganan bukti pelanggaran dan penyelundupan.
Menko Polhukam, Wiranto menyebutkan, dalam operasi pemberantasan itu, juga ada sistem baru di mana publik bisa melaporkan adanya pungli atau penyelundupan kepada satgas dan satgas akan langsung menanganinya.
"Juga akan dilakukan percepatan layanan SIM, SKCK, BPKB. Januari diharapkan pelayanan SIM, BPKB, SCKC akan lebih cepat dari sekarang," kata Wiranto.